Kasus Bayi Debora, Pakar Bandingkan Sistem Pelayanan RS AS dan Indonesia – FAJAR Trend
Google Trend

Kasus Bayi Debora, Pakar Bandingkan Sistem Pelayanan RS AS dan Indonesia

Ilustrasi bayi.

FAJAR TREND – Aturan mengutamakan nyawa pasien tertuang tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 44/2009 tentang Rumah Sakit.

Jika terbukti bersalah, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menyalahi aturan undang-undang itu dengan mengutamakan biaya ketimbang nyawa pasien. Tiara Debora salah satu bayi berusia empat bulan yang bernasib malang meninggal dunia di RS Mitra Keluarga pada 4 September lalu.

UU itu menyatakan, rumah sakit diselenggaarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan. Pasal 3 menyatakan, rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor dr. Hasbullah Thabrany MPH, Dr.PH menjelaskan, seluruh rumah sakit harus berpedoman pada Pancasila dengan mengedepankan asas kemanusiaan.

Apalagi bayi Debora meninggal setelah melewati masa gawat darurat (emergency) selama sembilan jam. Hasbullah menilai, hal itu sudah kondisi emergency keras.

“Di Amerika Serikat saja negara kapitalis saat gawat darurat enggak bicara uang. Ini di Indonesia, Pancasilais ngomong doang,” tukasnya kepada JawaPos.com, Senin (11/9).

Menurutnya, di AS, saat pasien datang dengan keadaan gawat darurat tidak ditanyakan apakah pasien umum atau dengan asuransi jaminan kesehatan. Apapun itu, kata dia, pasien harus ditangani hingga kondisi kedaruratannya terlewati.

“Setelah kondisi pasien stabil, barulah ditanya punya jaminan apa enggak. Beda di Indonesia, apalagi ditanya uang muka. Tangani dulu dong emergencynya,” tegasnya.

Jika pun pihak rumah sakit berdalih sudah memberikan tindakan kepada pasien, Hasbullah mempertanyakan tindakan yang diberikan sejauh apa. Apakah pasien sudah melewati masa gawat daruratnya?

“Sudah ditangani sejauh mana? Nanti tunggulah penjelasan dari rumah sakit,” jelasnya.

Hasbullah menegaskan, rumah sakit harus memiliki data fakta nyata seperti apa kondisinya saat itu. Jika memang pasien ditangani terlambat atau tertunda karena masalah biaya, maka rumah sakit harus dikenakan sanksi.

“Kalau kondisinya karena di rumah sakit terkendala administrasi, rumah sakit harus kena sanksi. Tapi kalau si bayi sudah terlambat dan saat datang sudah telat atau kritis, maka rumah sakit tak boleh jadi korban. Namun itu tetap saja bakal kontroversial,” ungkapnya.

Sebelumnya RS Mitra Keluarga Kalideres memberikan klarifikasi kronologis dan tindakan yang dilakukan saat pasien bayi Debora datang. Saat itu pihak rumah sakit mengklaim segera melakukan tindakan penyelamatan nyawa (life saving) berupa penyedotan lendir, dipasang selang ke lambung, dan intubasi (pasang selang nafas), lalu dilakukan bagging (pemompaan oksigen dengan menggunakan tangan melalui selang nafas), infus, obat suntikan, dan diberikan pengencer dahak (nebulizer).

Pemeriksaan laboratorium dan radiolog segera dilakukan. Kondisi setelah dilakukan intubasi lebih membaik, sianosis (kebiruaan) berkurang, saturasi oksigen membaik, walaupun kondisi pasien masih sangat kritis. Kondisi pasien dijelaskan kepada ibu pasien dan dianjurkan untuk penanganan selanjutnya di ruang khusus PICU. Namun karena rumah sakit itu belum bekerja sama dengan BPJS, sehingga orang tua bayi Debora harus mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dengan ruang PICU. Ironisnya, usaha itu terlambat, dan bayi Debora meninggal dunia. (ika/jpc/fajar)

loading...
Click to comment

The Latest

To Top