Gaji Tiap Bulan Dipotong, Namun JHT BPJS Ketenagakerjaan Tak Dapat Dicairkan – FAJAR Trend
Google Trend

Gaji Tiap Bulan Dipotong, Namun JHT BPJS Ketenagakerjaan Tak Dapat Dicairkan

FAJAR TREND – Praktik penggelapan uang iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara.

Seorang ahli waris kepala lingkungan (kepling) tidak dapat mencairkan JHT orang tuanya yang sudah meninggal. Alasannya, iuran kepling itu selama 18 bulan tidak pernah dibayarkan.

Padahal semasa bertugas sebagai kepala lingkungan, honor orang tuanya dipotong setiap bulan Rp 116 ribu untuk iuran BPJSTK.

“Kami ahli waris kematian kepling di Kecamatan Medan Area tak bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan ini karena belum dibayar iuran selama 18 bulan,” kata ahli waris yang tak mau namanya ditulis ini.

Sumber itu mengadu ke redaksi Sumut Pos (Jawa Pos Group), belum lama ini. Sumber tersebut mengungkapkan, selama ini dari gaji tersebut sudah dipotong Rp 116 ribu oleh pihak kecamatan untuk pembayaran BPJSTK-nya.

“Kami mohon Bapak Wali Kota Medan dapat menyikapi hal ini. Padahal setiap bulannya sudah dipotong dari gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Medan Area Ali Sipahutar mengatakan, pemberian honor kepala lingkungan ini langsung diambil ke bendahara oleh kepling bersangkutan.

Dia juga mengaku sudah memerintahkan Kasubbag Keuangan agar secepat mungkin untuk mengecek ke BPJSTK terkait penyetoran BPJSTK kepala lingkungan ini.

Sementara itu, Kasubbag Keuangan Kecamatan Medan Area, Rangga, yang dikonfirmasi terpisah mengungkapkan dirinya setiap bulan sudah menyetorkan iuran BPJSTK kepala lingkungan di Kecamatan Medan Area. “Saya selalu setorkan uang iuran tersebut setiap bulannya. Iuran tersebut diambil dari gaji kepala lingkungan,” kata Rangga via seluler, Minggu (8/1).

Dirinya juga bingung kenapa masalah ini sampai bisa mencuat ke publik. “Saya juga tak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Padahal semua gaji dan iuran sudah saya setorkan setiap bulan,” akunya.

Di pihak lain, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setdako Medan, Zein Noval, mengaku tidak mengetahui persoalan ini. Menurutnya peristiwa ini merupakan domain dan tanggung jawab dari pihak Kecamatan Medan Area. “Masalah ini harusnya tanggungjawab pihak kecamatan,” tegasnya. (Fajar/JPG)

loading...

The Latest

To Top